Fakultas Hukum dan Prodi Doktor Hukum UKI menyelenggarakan Webinar Nasional tentang Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan
last updated 28-09-2020
Fakultas Hukum dan Prodi Doktor Hukum UKI menyelenggarakan Webinar Nasional tentang Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan
REPORTER UKI —
Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Bahkan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan secara tidak langsung ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

“Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hak asasi manusia itu sendiri, “ ujar Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. (Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI), dalam webinar “Aspek Hukum Perkawinan Campur ; Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan”, yang diadakan Fakultas Hukum UKI bekerjasama dengan Program Studi Doktor Hukum UKI (23/09).

John Pieris menambahkan bahwa kebebasan dalam memilih pasangan hidup, merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh. Hak Kebebasan adalah hak yang bersifat melindungi kebebasan dan kedamaian manusia dalam kehidupan pribadi, antara lain kebebasan memilih jodoh dan kebebasan beragama.
“UU Perkawinan  nomor 1 Tahun 1974 perlu di revisi dengan terlebih dahulu meletakkan paradigma baru. Teologi persahabatan harus dibangkitkan. Teman-teman yang berbeda agama itu adalah satu bangsa dan satu tanah air. Mari kita merajut persatuan dan menjaga kebhinekaan ini !” tegas John Pieris.

Pendeta GKI, yang aktifis lintas agama Pdt. Dr. Albertus Patty, M.A., M.ST turut menjelaskan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing HUKUM agamanya dan kepercayaannya itu.

“Tetapi, Indonesia bangsa yang plural! Dunia pun berubah. Perkembangan teknologi, transportasi dan mobilisasi membuat masyarakat mudah berinteraksi. Perkawinan beda agama akan semakin meningkat dan semakin tidak realistis menolaknya. Seharusnya pemerintah melayani kebutuhan warganya yang ingin menikah beda agama karena efek sosialnya yang positif, “ tutur Aktivis Lintas Agama ini.

Pdt. Albertus Patty berpandangan seharusnya agama diciptakan untuk kebaikan manusia. Pemerintah melalui Kementerian Agama dapat melindungi warga negara, dengan merevisi  UU Perkawinan.

Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Akademisi FH UKI, Edward Panjaitan, S.H., LL.M menjelaskan menjelaskan Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Hukum Indonesia. “Ruang lingkup perkawinan berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Akibatnya semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan,” ujar Edward Panjaitan.

Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran (berbeda warga negara).

Edward Panjaitan menambahkan bahwa “Dibutuhkan kontribusi semua pihak untuk mengawal perkembangan hukum, yaitu upaya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkembangan hak pribadi atau hak privat dari warga negara atau subjek hukum suatu negara tergantung dari perkembangan dinamika hukum yang ada di negara tersebut. Idealnya hukum mengikuti perkembangan di masyaraka terutama ketika berbicara masalah perkawinan yang dikaitkan dengan agama, maka menjadi hal yang dinamis.” 
Prof. Dr. John Pieris, juga memaparkan dasar hukum perkawinan beda kewarganegaraan adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Konstitusi menjamin hak warga negara melakukan perkawinan termasuk kawin campur. Perkawinan campur adalah perkawinan dua orang yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, “ ujar Prof. Dr. John Pieris.

WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan (Pasal 58 UU Perkawinan jo. UU 12/2006).

Webinar semakin menarik dengan adanya Ida Lucia Maille (Alumni FH UKI) yang membagikan pengalamannya menikah dengan WNA. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., diakhiri dengan diskusi yang sangat interaktif yang dipimpin moderator Diana Napitupulu, S.H., M.H., Mkn., Msc. Seluruh peserta yang hampir mencapai 500 dan karena banyak juga yang mengikuti di streaming YouTube,  dan ini menunjukkan bahwa topik ini memang di butuhkan masyarakat,  semua peserta mendapatkan e-certificate.

Tayangan lengkap Webinar Aspek Hukum Perkawinan Campur, dapat dilihat di Youtube Fakultas Hukum UKI Jakarta dengan tautan  http://www.youtube.com/watch?v=fKmTT9PLwIE