Denny Tewu : RUU Cipta Kerja Sebaiknya Dikupas Tuntas Agar Tidak Bermasalah.
last updated 28-09-2020
Denny Tewu : RUU Cipta Kerja Sebaiknya Dikupas Tuntas Agar Tidak Bermasalah.
UKI —
Kita harus pahami sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya belum bisa dikategorikan sebagai industri, masih banyak pendidikan di Indonesia dikelola secara nirlaba atau lebih mengutamakan kepentingan sosial, sehingga bila diatur dengan cara kompetisi bebas, tentunya akan banyak masalah ke depan.

Pandangan ini disampaikan Dr. Denny Tewu, S.E., M.M., Wakil Rektor II UKI  tentang RUU yang tengah dibahas DPR saat ini dan telah menimbulkan gelombang penolakan sejumlah pihak.

Lebih jauh ia melihat, banyak sistem terkait pun belum siap dengan kondisi tersebut, risikonya adalah akan terjadi persaingan bebas dalam merebut pasar Mahasiswa Baru, Pasar ketenaga kerjaan, dan yang pasti misi sosial dan idiologi Pancasila serta budaya lokal takutnya akan ikut tergerus pula. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan serius oleh Pemerintah.

“Saya kira membangun bangsa ini tidak perlu harus tergesa-gesa dengan cara pemaksaan. Kesulitan masyarakat untuk memahami serta mendapat akses atas sosialisasi RUU tersebut pun sudah menjadi masalah tersendiri. Jadi Pemerintah dan DPR harus mayakinkan seluruh stake holder bahwa, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pendidikan lokal sudah terakomodir dengan baik di dalam RUU tersebut,” jelas Denny lagi.

Kalau RUU Cipta kerja itu hanya orientasi pada ekonomi saja, lanjut dia, tentulah akan banyak bertentangan dengan konstitusi, kecuali  RUU Cipta kerja tersebut  hanya berlaku bagi wilayah tertentu atau kalangan tertentu saja seperti BUMN yang mengelola bisnis dengan tujuan sosial maupun perimbangan usaha besar maupun pendapatan untuk negara.

Denny mempertanyakan, “Masih ada hal-hal yang rancu dalam RUU Cipta Kerja itu. Seperti, jika tata kelola Perguruan Tinggi Swasta tidak diwajibkan lagi mempunyai Badan Penyelenggara tapi bisa langsung oleh pimpinan, apakah artinya akan menggunakan hukum pasar atau justru tetap mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah dengan berbagai anggaran nasional maupun daerah yang ada?”

Karena perbedaan persepsi atas keambiguan pada RUU tersebut  itulah, pendapat dia lagi, maka harus dikupas tuntas melalui jalur komunikasi serta sosialisasi yang maksimal. Baik peluang yang akan terjadi, menguntungkan atau merugikan serta dampak yang diakibatkannya. Dampak positif maupun negatifnya harus dipikirkan dan yang merugikan segera dimitigasi hingga risiko yang paling rendah. (ics)