Seminar Pembangunan Wilayah
Sebagaimana negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Kenyataan yang terjadi, Indonesia kelebihan tenaga kerja tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia sehingga kemiskinanpun terus mengakar.Berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini namun hasilnya tidak kunjung tiba, ada kesan upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan tidak serius.
Pendekatan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan selama ini mungkin dapat dikatakan kurang optimal dan kurang mengena sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakkan pemerintah yang bersifat sentralistik , padahal masalah kemiskinan itu bersifat spesifik dan terjadi pada wilayah - wilayah di Indonesia. Ada kecendrungan pemerintah selama ini kurang memperhatikan potensi – potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan.
BPS (Biro Pusat Statistik) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 34.96 juta orang atau 15.42 % dari total penduduk Indonesia (Data BPS, 2008). Tahun 1996, jumlah penduduk miskin sempat mencapai 34.01 juta orang, naik menjadi 49.50 juta orang pada tahun 1998, turun lagi ke 35.10 juta orang pada tahun 2005, kembali naik menjadi 39.30 juta orang pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 mencapai 37.17 juta orang.
Data orang miskin tampaknya fluktuatif, tetapi pada dasarnya kemiskinan tetap bertahan dan sulit dihilangkan. Data juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin justru banyak terjadi di wilayah. Hal ini sangat ironis, karena di wilayah – wilayah tersebut banyak di temukan potensi – potensi yang seharusnya dapat mengentaskan masalah kemiskinan ini.
Universitas Kristen Indonesia (UKI), dalam ranmgka die natalis ke 56 mencoba memberikan masukan akan masalah pengentasan kemiskinan melalui seminar nasional yang bertajuk Pembangunan wilayah, sebagai model untuk mengentasan kemiskinan di Indonesia, jumat 3 Oktober 2009 , bertempat di ruang video confrence kampus UKI Cawang. Seminar menghadirkan pembicara Fasial Basri M.A, pengamat ekonomi kritis UI, Prof.Dr. Talizididuhu Ndraha, pemikir dan penulis buku mengenai Ilmu Pemerintahan Kybernologi, Agus Muharam M.Sc, Deputi bidang pembiayaan kementerian koperasi dan UKM, Prof.Dr.Ir.Mangara Tambunan M.Sc, pakar UKM dari IPB Bogor, Ir.Lucky.H.Korah.M.Si, sekretaris negara pembangunan daerah tertinggal dan Suahasil Nazara Ph.D pakar ekonomi kewilayahan dari UI.
Disamping itu juga diharapkan pemikiran pemikiran yang akan diberikan oleh Dr. Tulus Tambunan sebagai pakar usaha mikro kecil dan menengah, Dr.Pariaman Sinaga, staf ahli Menekop, serta Iskandar Abubakar M.Sc staf ahli menteri perhubungan.
Sebagaimana negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Kenyataan yang terjadi, Indonesia kelebihan tenaga kerja tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia sehingga kemiskinanpun terus mengakar.Berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini namun hasilnya tidak kunjung tiba, ada kesan upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan tidak serius.Pendekatan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan selama ini mungkin dapat dikatakan kurang optimal dan kurang mengena sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakkan pemerintah yang bersifat sentralistik , padahal masalah kemiskinan itu bersifat spesifik dan terjadi pada wilayah - wilayah di Indonesia. Ada kecendrungan pemerintah selama ini kurang memperhatikan potensi – potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan.
BPS (Biro Pusat Statistik) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 34.96 juta orang atau 15.42 % dari total penduduk Indonesia (Data BPS, 2008). Tahun 1996, jumlah penduduk miskin sempat mencapai 34.01 juta orang, naik menjadi 49.50 juta orang pada tahun 1998, turun lagi ke 35.10 juta orang pada tahun 2005, kembali naik menjadi 39.30 juta orang pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 mencapai 37.17 juta orang.
Data orang miskin tampaknya fluktuatif, tetapi pada dasarnya kemiskinan tetap bertahan dan sulit dihilangkan. Data juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin justru banyak terjadi di wilayah. Hal ini sangat ironis, karena di wilayah – wilayah tersebut banyak di temukan potensi – potensi yang seharusnya dapat mengentaskan masalah kemiskinan ini.
Universitas Kristen Indonesia (UKI), dalam ranmgka die natalis ke 56 mencoba memberikan masukan akan masalah pengentasan kemiskinan melalui seminar nasional yang bertajuk Pembangunan wilayah, sebagai model untuk mengentasan kemiskinan di Indonesia, jumat 3 Oktober 2009 , bertempat di ruang video confrence kampus UKI Cawang. Seminar menghadirkan pembicara Fasial Basri M.A, pengamat ekonomi kritis UI, Prof.Dr. Talizididuhu Ndraha, pemikir dan penulis buku mengenai Ilmu Pemerintahan Kybernologi, Agus Muharam M.Sc, Deputi bidang pembiayaan kementerian koperasi dan UKM, Prof.Dr.Ir.Mangara Tambunan M.Sc, pakar UKM dari IPB Bogor, Ir.Lucky.H.Korah.M.Si, sekretaris negara pembangunan daerah tertinggal dan Suahasil Nazara Ph.D pakar ekonomi kewilayahan dari UI.
Disamping itu juga diharapkan pemikiran pemikiran yang akan diberikan oleh Dr. Tulus Tambunan sebagai pakar usaha mikro kecil dan menengah, Dr.Pariaman Sinaga, staf ahli Menekop, serta Iskandar Abubakar M.Sc staf ahli menteri perhubungan.
