Dubes Palestina Ikut Resmikan Pusat Kajian dan Advokasi HAM UKI

Jakarta, Reporter – Duta Besar (Dubes) Palestina Fariz N Mehdawi, Selasa (10/8) datang meresmikan Pusat Kajian dan Advokasi HAM UKI, di ruang seminar UKI Cawang, Jakarta Timur. Momentum yang sangat berharga ini merupakan ide baik yang dimotori oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis - Universitas Kristen Indonesia (LPPMPB UKI) selaku pihak penyelenggara yang mengadakan seminar bertema “Penegakan HAM, Pemenuhan Hak Konstitusional, dan Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) 2015”.

Fariz N. Mahdewi dalam seminar tersebut mengatakan pengalaman Palestina dalam menghadapi perjuangan HAM masih terus berlanjut. Masyarakat Palestina sangat membutuhkan uluran tangan masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik tersebut dan berpegang dengan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di Palestina.

Lebih lanjut, ia mengatakan konflik Palestina bukan persoalan agama yang selama ini masyarakat internasional dengungkan, tetapi konflik penjajahan. Banyak media mengumbarkan berita tentang konflik Palestina yang berbeda seperti fakta yang dialami sebenarnya. Indonesia di dalamnya turut untuk menyuarakan HAM atas konflik Isreal-Palestina, apa yang disuarakan merupakan sektoralisasi pihak saja, namun tidak melihat permasalahan yang sesungguhnya.

HE Rami M. Nasrallah, Chairman of the International Peace and Cooperation Center (IPCC) Jerusalem, yang juga hadir pada seminar tersebut sangat prihatin atas konflik Palestina yang terjadi dan diberitakan dalam sejumlah media massa belakangan ini.

Menurut pembicara lainnya Yosep Adi Prasetyo Stanley, wakil ketua Komnas HAM ini menyampaikan rapor HAM Indonesia sampai sekarang terus mengalami pergolakan. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM belum bisa diselesaikan, antara lain kasus Talangsari, kasus Waneva Wasior, kasus orang hilang, kerusuhan Mei 98.

Ia menegaskan saat ini Indonesia berada pada urutan ke-60 negara gagal di dunia dan diperkuat dengan makin merosotnya kualitas hidup manusia yang dicatat oleh Human Development Index di tahun 2009 dengan menduduki urutan ke-111.

Peran UKI

Terkait dengan peresmian Pusat Kajian dan Advokasi HAM UKI yang diketuai oleh Irianto Subiakto, ia mengatakan pembentukan pusat kajian ini adalah sebagai salah satu wujud peran UKI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melakukan advokasi guna membela dan berpihak pada mereka yang hak-hak konstitusionalnya terabaikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Usmad Hamid dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga hadir sebagai pembicara mendukung atas pembentukan pusat kajian dan Advokasi UKI sebagai wahana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia pun mengusulkan dalam kajian tersebut mengusung tema berhubungan dengan Militer yang umumnya jarang dikaji oleh universitas-universitas yang memiliki pusat kajian dan Advokasi HAM. (FJL)