Peresmian Pusat Kajian Papua Universitas Kristen Indonesia
Papua. Nama ini dulu dikenal dengan Irian Jaya, pulau yang terletak di sebelah timur Indonesia. Berbagai kekayaan baik dari segi sumber daya alam, hingga keanekaragaman budaya masyarakatnya menjadikan Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi yang memberikan pengaruh besar dalam kemajuan bangsa.
Namun, hal itu seolah berbeda jika melihat dan mengalami langsung kondisi kehidupan masyarakatnya yang dianggap masih tertinggal di Indonesia. Wilayah yang sebagian dipenuhi hutan dan minimnya sarana transportasi makin menambah sulitnya menjangkau mereka. Mereka pun jauh dari pendidikan, kebutuhan pangan dan sarana prasarana kesehatan sangat kurang memadai menjadi masalah yang hingga kini belum terpecahkan.
Demikian gambaran yang menjadi pembahasan utama dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Mengangkat tema Kebijakan Pembangunan untuk Papua Baru, seminar tersebut diselenggarakan di ruang Seminar Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Senin (11/4).
“Membangun Papua menjadi lebih baik tidaklah mudah. Kita tidak perlu berharap banyak pemerintah turun langsung membantu Papua. Justru masyarakat Papua sendiri yang harus bersatu dan turun langsung membangun Papua. Bangun Papua haruslah dengan pikiran dan hati penuh kasih,” ungkap John Gluba Gebza dalam sambutannya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Annie Freddy Numberi dalam sambutannya di depan sekitar 80 peserta seminar. Istri Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu II Freddy Numberi tersebut menyampaikan dukungan agar masyarakat Papua khususnya mahasiswa Papua di UKI dapat kembali lagi ke kampungnya untuk bersama membangun Papua lebih baik. “Jika bukan orang Papua sendiri yang bersatu untuk membangun Papua, lalu siapa lagi yang akan diharapkan,” ungkapnya.
Sebagai wanita asal Papua, ia juga memberikan semangat agar kaum perempuan dari Papua tidak menyerah dan terus berusaha untuk maju mengenyam pendidikan agar kelak tidak diremehkan oleh orang bukan dari Papua.
Sementara itu, mewakili Rektor UKI yang berhalangan hadir, Pembantu Rektor (Purek) Akademik UKI Prof. W.B.P. Simanjuntak menyambut baik seminar terkait Papua. Ia mengharapkan agar mahasiswa Papua di UKI tidak berkecil hati dan giat menuntut ilmu sehingga menjadi generasi yang dapat membawa perubahan baik untuk Papua.
Usai memberikan sambutan dan pembukaan dengan satu tarian dan lagu Papua, ketiga tokoh tersebut meresmikan Pusat Kajian Papua – UKI dengan memukul alat musik asal Papua, Tifa sekaligus membuka diskusi terbuka di pagi hari itu. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Rizal Ramli, Vience Tebay, Natalis Pigay dan Daniel Alexander. Bertindak sebagai moderatornya Sekretaris Fisipol UKI Angel Damayanti.
Rizal Ramli dalam pemaparannya menyampaikan materinya tentang Perubahan adalah Jawaban, Perubahan Sekarang Juga yang membahas permasalahan besar yang dialami oleh Papua dalam bidang ekonomi. Pakar ekonomi yang pernah menjabat Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional era Abdurrahman Wahid ini mengungkapkan adanya kerusakan di bawah pemerintahan SBY-Boediyono yaitu sektor hukum dan ekonomi. Sektor ini makin rusakn karena mafia hukum dan tindak korupsi yang merajalela, bahkan hal itu terjadi juga di Papua.
Sementara itu, Vience Tebay memaparkan sangat kurangnya pelayanan publik di Papua. Staf pengajar Fisip Universitas Cendrawasih, Jayapura ini mengungkapkan lemahnya dan lambatnya birokrasi atau kinerja pemerintah daerah dan pusat yang menyebabkan standar pelayanan publik jauh dari harapan. Hal itu menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pelayanan seperti pendidikan dan sarana kesehatan. “Undang-undang Otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat dinilai telah gagal meningkatkan pembangunan seperti dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.
Hal yang serupa disampaikan oleh Staf Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Natalis Pigay. Ia menyampaikan, kini Papua sebagai propinsi termiskin di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi tingginya tingkat inflasi sehingga Papua menjadi propinsi dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia.
Sebagai masyarakat Papua, beliau juga prihatin karena tingginya angka korupsi dan penderita HIV/AIDS yang terjadi. “Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah bodoh sehingga dibodohi oleh pemerintah pusat. Papua yang kaya dengan kelimpahan sumber daya alamnya hanya menjadi sumber harta bagi para pejabat pusat maupun bangsa asing yang tidak peduli terhadap kondisi masyarakat miskin di daerah itu,” ucapnya dengan menggebu-gebu.
Dari segi agama, Daniel Alexander menuturkan peran kita sebagai orang Kristen untuk peduli terhadap situasi dan permasalahan di Papua. Hampir seluruh masyarakat Papua adalah penganut Kristen, namun sayangnya banyak diantara mereka yang kini mulai beralih menganut agama lain. “Papua butuh kasih. Peran kita khususnya sebagai mahasiswa asal Papua agar peka dan punya hati yang mengasihi masyarakat Papua yang kini mulai tertinggal. Jangan sampai kita baru bertindak jika masyarakat Papua hilang,” pesannya di akhir diskusi. (Win/OR/KM)