Peran Perguruan Tinggi dan Alumni dalam Mengawal Pilpres dan Pileg Tahun 2019
last updated 18-06-2019
Peran Perguruan Tinggi dan Alumni dalam Mengawal Pilpres dan Pileg Tahun 2019
JAKARTA, REPORTER UKI
“Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ikatan Keluarga Alumni UKI siap mengawal Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memastikan kedaulatan hukum tetap dikedepankan dalam penyusunan jabatan dalam Kabinetnya nanti, apalagi negara Indonesia adalah penganut sistem presidensial, ” ungkap Saor Siagian, S.H., M.H dalam Focus Group Discussion di Kampus UKI Cawang (17/06).

Focus Group Discussion digelar dengan tema “Daulat Hukum dalam Sistem Presidensial: Peran Perguruan Tinggi dan Alumni dalam Mengawal Pilpres dan Pileg Tahun 2019”. Narasumber dalam FGD ini ialah Saor Siagian, S.H., M.H (Ketua Ikatan Alumni UKI), Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H (praktisi hukum), Dr. Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008).

Dr. Maruarar Siahaan mengingatkan, “Pengawalan pilpres dan pileg di Indonesia sudah sampai tahap Mahkamah Konstitusi. Biarlah MK memberikan keputusan adil dan bijaksana. Dengan sistem presidensial dan multipartai, intervensi parpol sulit dihilangkan. Tapi melalui dukungan dan kajian Perguruan Tinggi, intervensi parpol tidak akan dominan.”

Saor Siagian menegaskan bahwa Fakultas Hukum UKI memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menggunakan Hak Prerogatif secara murni sebagai pemenuhan tugas dan kewajiban konstitusional presiden, tanpa intervensi manapun apalagi dari partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia harus memiliki prinsip ekonomi yang menguntungkan Republik Indonesia. Prinsip keadilan ekonomi yang memperjuangkan keadilan untuk kepentingan publik, ” ujar Firman Wijaya.

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H.,M.H menambahkan Perguruan Tinggi dan alumninya mengawal hasil pilpres sampai pasca pilpres dan pileg 2019 dan kedaulatan rakyat mengawal hasil pileg dan pilpres dengan penguatan instrumen hukum.

FGD akan diadakan kembali pada tanggal tgl 2 Juli 2019 dengan melibatkan beberapa universitas. Nantinya hasil diskusi akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

(Fransiska Lusuba)
IMG_6768.JPG