Reformasi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi Pembinaan Terpidana
last updated 15-03-2019
Reformasi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi Pembinaan Terpidana
JAKARTA, REPORTER UKI
Kepedulian akademisi dan organisasi kemasyarakatan atas isu pemasyarakatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia menggelar Seminar Nasional "Reformasi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi Pembinaan Terpidana" di Kampus UKI Cawang (06/03).

Penandatanganan kerjasama juga dilakukan antara Fakultas Hukum UKI dengam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Dra. Sri Puguh Budi Utami, BC.IP., M.Si menjelaskan pemerintah membutuhkan saran dari akademisi ini untuk meningkatkan dan mengembangkan regulasi di bidang pemasyarakatan dan upaya perbaikan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

“Salah satu permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah banyaknya jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas hunian Lapas (overcrowding). Saat ini sudah ada 24 lapas terbuka di Indonesia. Kami memberikan pembinaan kepribadian sehingga narapidana memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa. Lembaga Pemasyarakatan terbuka untuk bekerjasama dengan pihak swasta untuk menggunakan tenaga narapidana menghasilkan produk yang dapat digunakan, “ tutur Dra. Sri Puguh Budi Utami. 

Direktur Hanns Seidel Foundation Indonesia, Dr. Daniel Heilmann, LLM, menjelaskan model pembinaan narapidana di negara Jerman. "Kehidupan di penjara Jerman mempersiapkan narapidana untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat. Narapidana diharuskan bekerja sosial di institusi bidang kesehatan, lingkungan dan budaya. Pelatihan diberikan ke narapidana untuk meningkatkan kualitas diri. Di Jerman, narapidana juga dapat mengajukan banding ke pengadilan jika ada pelayanan administrasi dari Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, “ ujar Dr. Daniel Heilmann.  
  
Selanjutnya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA, memaparkan bahwa meningkatnya jumlah narapidana dapat mengurangi faktor keamanan diantara mereka sendiri (overcrowding).

“Overcrowding menimbulkan kondisi yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia. Partisipasi swasta untuk penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan merupakan solusi mudah dan cepat untuk mengatasi overcrowding. Namun diperlukan investasi swasta yang sangat besar. Kualitas dan kuantitas pegawai LP Swasta juga dapat disesuaikan dengan persyaratan dan kebutuhan pemasyarakatan, “ ungkap Prof. Harkristuti Harkrisnowo. 

Guru Besar Emeritus FH Universitas Indonesia, Prof. B. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA menjelaskan swastanisasi lapas adalah suatu joint venture antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pihak swasta, khususnya perusahaan swasta untuk mengelola bersama suatu lapas terbuka. 

“Kondisi Indonesia masa kini dengan minimnya anggaran yang disedikan untuk pembangunan lapas baru dan tidak mudahnya mengubah kebijakan kriminal yang dianut negara dan masyarakat umum, maka swastanisasi lapas terbuka masih akan merupakan solusi terbaik, “ tegas Prof. B. Mardjono Reksodiputro. 

Seminar Nasional dihadiri oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Ketua Yayasan UKI, Dipl-Ing. Salomo Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, S.H., M.H, Dosen dan mahasiswa FH UKI serta praktisi hukum.

(Fransiska Lusuba)
website 3.JPG