Bedah Kasus dan Eksaminasi Putusan Perkara Irman Gusman
last updated 12-02-2019
Bedah Kasus dan Eksaminasi Putusan Perkara Irman Gusman
JAKARTA, REPORTER UKI
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menggelar diskusi interaktif dengan tema "Bedah Kasus dan Eksaminasi Putusan Perkara Irman Gusman”. Diskusi digelar di auditorium Graha William Soeryadjaya, Kampus UKI, Cawang  (31/01). Acara dibuka resmi oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H. Diskusi interaktif turut dihadiri dosen-dosen Fakultas Hukum UKI, dosen Fakultas Hukum beberapa universitas di Jakarta dan praktisi hukum.

Perkara pidana atas nama terdakwa Irman Gusman menghukum Irman Gusman dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan sejak penangkapan di Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanggal 17 September 2016.

Dekan FH UKI, Hulman Panjaitan, S.H, M.H menjelaskan bahwa, ”Diskusi Interaktif dan pendapat kelompok yang membahas setelah para pembicara menyajikan materinya, sepakat Irman Gusman tidak dapat dijatuhi putusan pidana  dengan dakwaan tersebut karena Irman Gusman sebagai Ketua DPD tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya untuk menentukan distributor impor gula. Tindakannya pun tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan kewajibannya karena sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan atau kewajiban apapun terkait dengan kebijakan gula yang sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki BULOG.”

Pitan Daslani, editor buku berjudul “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” juga menjadi pembicara dalam diskusi ini. Berdasarkan buku tersebut, seluruh pakar hukum yang memberikan eksaminasi menilai bahwa hakim keliru dalam memutuskan perkara Irman Gusman. Pitan Daslani mengatakan, ada 15 profesor dan doktor ahli hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang memberikan eksaminasi terhadap putusan Irman Gusman. Pitan menuturkan, kehadiran buku tersebut bukan untuk mengadili pengadilan, melainkan memberikan pelajaran bagi penegak hukum dan masyarakat.

Mantan Hakim Konstitusi RI, Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,M.H, mengemukakan, “Ada kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada Irman Gusman. Tidak ada penyalah gunaan kewenangan yang dilakukan. Andai kata quod non, adalah pengaruh atau memperdagangkan pengaruh.Di Indonesia secara normative tidak ada aturan yang melarang ini sekalipun ada dalam Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi. Tetapi sesuai asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 KUHP, Irman Gusman tidak bisa dipersalahkan andai kata quod non beliau mempergunakan pengaruh bukan menyalah gunakan kewenangan.”

Anggota DPD RI, Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S mengungkapkan sebagai Ketua DPD saat itu, tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Irman Gusman karena tidak ada kewenangan DPD untuk itu. Pieris mengatakan eksaminasi atau penilaian terhadap suatu putusan hakim wajar dilakukan untuk melihat apakah putusan tersebut sudah benar atau tidak. Tak terkecuali kasus mantan ketua DPD Irman Gusman. Menurutnya eksaminasi merupakan suatu kaidah yang mendasar untuk mencari kebenaran atas semua keputusan hakim pengadilan.

Dari segi akademik, sebagaimana dikemukakan dosen FH UKI, Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. bahwa unsur-unsur tindak pidana suap sesungguhnya belum terpenuhi karena tindak pidana suap harus dikaitkan dengan jabatan yang ada padanya.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai lembaga institusi pendidikan tinggi turut mengawal penegakan hukum demi keadilan dan turut bertanggung jawab atas potret penegakan hukum yang dialami Irman Gusman. Eksaminasi ini dilakukan sebagai bahan kajian atau bahan pembelajaran bagi kalangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

(Fransiska Lusuba)
untuk reporter juga.jpg