FH UKI dan Hanns Seidel Foundation Gelar Seminar Reformasi Hukum di Era Digital
last updated 01-10-2018
FH UKI dan Hanns Seidel Foundation Gelar Seminar Reformasi Hukum di Era Digital
REPORTER JAKARTA, Fransiska Lusuba

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) kembali bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation dalam menggelar Seminar Nasional, kali ini mengangkat tema “Gagasan Reformasi Hukum Nasional Menghadapi Perkembangan Industri di Era Digital”. Seminar ini diselenggarakan di Auditorium Grha William Soeryadjaya, Kampus UKI Cawang, Jaktim (12/9/2018). Hadir Dr. Daniel Heilman sebagai perwakilan dari Hanns Seidel Foundation.

Pembicara pertama Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial akan diselesaikan melalui perdamaian maupun penyelesaian secara hukum. Perlindungan hak privasi seseorang warga negara dari perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Sanksi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengganti pidana penjara dapat berupa sanksi adat, permintaan maaf melalui media massa, dan pidana kerja sosial,” ujar dosen Fakultas Hukum UKI ini.

Selanjutnya, Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D., Kaprodi FH Universitas Pakuan menyampaikan pemaparannya bahwa e-money (uang elektronik) merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia namun mempunyai potensi untuk berkembang lebih beragam. Peraturan terkait tentang penggunaan dan perlindungan transaksi elektronik perlu dibuat yang baru. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kerugian akibat kerusakan uang elektronik yang tidak dapat digunakan konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada penerbit e-money selaku pelaku usaha.

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., berkata, untuk menjamin keamanan data elektronik dalam hal pengakuan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah adalah dengan membangun database pertanahan secara nasional.

“Mem-backup data dengan catatan bahwa informasi elektronik dianggap sah semacam informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan. Perlu dibuat dan dipertajam sinkronisasi hukum antara hukum pertanahan, hukum teknologi informasi serta hukum pidana untuk pembuktian kepemilikan hak atas tanah pada abad digital,” jelas Dr. Aartje.

Dekan FH UKI Hulman Panjaitan, S.H., M.H., yang juga menjadi narasumber menambahkan bahwa dalam dunia perdagangan dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-Commerce. Dalam situasi seperti ini hak-hak pembeli atau konsumen diabaikan dan tidak mendapat perhatian dari pelaku usaha. Rentannya pelanggaran hak dan kepentingan kosumen yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau transaksi digital membuat perlu adanya perlindungan hukum pada konsumen,” ujar Dekan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi digital diatur UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dan hak konsumen yang merupakan kewajiban pengusaha diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,” papar Hulman Panjaitan seputar Pasal 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 1999.

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., dari Universitas Nasional juga menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi komputer menghadirkan konsep yang diterapkan pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Berkaitan dengan biaya tinggi pada penerapan teknologi informasi berhubungan dengan pengadaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur informasi di Indonesia masih perlu banyak penyempurnaan dari sudut jangkauan jaringan, kualitas komunikasi. Keterbatasan dan mahalnya infrastruktur telekomunikasi menghambat pengembangan sarana informasi dan teknologi.

(Fransiska Lusuba)