DJPPR Kemenkeu RI Beri Sosialisasi dan Edukasi Investasi
last updated 05-12-2017
DJPPR Kemenkeu RI Beri Sosialisasi dan Edukasi Investasi
JAKARTA, REPORTER UKI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI) mengadakan seminar dengan tema “Sosialisasi dan Edukasi Berinvestasi Membangun Negeri untuk Sejahtera Bersama”. Seminar diadakan pada Kamis, 30 November 2017 Auditorium Grha William Soeryadjaya, FK UKI, Cawang, Jakarta.

Dekan FEB UKI, Dr. Josephine Tobing, S.E., M.S. mengatakan, pemerintah mengumpulkan penerimaan negara lewat berbagai instrumen investasi. “Masyarakat dan perguruan tinggi wajib mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pemerintah bertugas menjaga defisit anggaran negara,” tutur beliau saat membuka kegiatan.

Pembicara pertama, Ahmad Nasikin, S.ST.Ak., M.M., Kepala Seksi Strategi Pembiayaan Tahunan Kementerian Keuangan RI. Beliau menjelaskan, APBN merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di sepakati oleh DPR dan pemerintah. APBN ini berfungsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan meningkatkan desentralisasi fiskal dan mengelola aset. Suatu negara memerlukan pembiayaan hutang untuk membiayai defisit APBN dan mengembangkan pasar keuangan. Pemerintah berhutang untuk menjamin komitmen belanja pemerintah dalam membangun infrastruktur. Pemerintah membutuhkan investasi dari pihak swasta untuk menghilangkan gap infrastaruktur.

“Sampai tahun 2017 ini risiko utang masih dalam batas terkendali. Namun, pemerintah tetap mendapat risiko utang yaitu jatuh tempo dalam jangka pendek, risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Harus diingat juga ada biaya utang adalah imbal hasil yang diberikan kepada investor,“ ucap Ahmad Nasikin.

Deni Wahidin, S.E., M.E, Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi SUN dan Detifatif I mengatakan besarnya belanja masih lebih besar dari pendapatan dalam APBNP pemerintah Indonesia tahun 2017-2018. APBN masih defisit sebesar Rp397,2 triliun.

“Utang pemerintah pusat berasal dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Utang dapat juga berasal dari Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh NKRI sesuai masa berlakunya”, jelas Deni Wahidin, S.E., M.E.

Manfaat penerbitan SUN adalah sebagai instrumen investasi, yaitu menyediakan alternatif investasi yang bebas risiko gagal bayar. Investor SUN memiliki potensi keuntungan dalam transaksi perdagangan di pasar sekunder SUN. SUN sebagai instrumen fiskal diharapkan menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. SUN sebagai instrumen pasar keuangan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dijadikan acuan bagi penentuan instrumen keuangan lainnya.

Sandi Arifianto, S.Kom., M.M., Kepala Seksi Perencanaan Transaksi SUN dan derifatif memaparkan salah satu instrumen investasi adalah obligasi. Investasi obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan perjanjian peminjaman. Si peminjam mengeluarkan obligasi kepada si pemberi pinjaman untuk sejumlah uang. Perjanjian menyaratkan pihak yang mengeluarkan obligasi untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan tanggal dan spesifikasi.

Obligasi negara untuk investor ritel di pasar perdana hanya dijual kepada individu melalui agen penjual yang ditunjuk. Ada 2 (dua) jenis obligasi, yaitu ORI yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan (SBR).

“Keuntungan investasi Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah terjamin pembayaran kupon oleh Undang-Undang, adanya potensi capital gain di pasar sekunder, prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu,” ucap Sandi Arifianto, S.Kom., M.M.

Saving Bond Ritel (SBR) adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI melalui Agen Penjual di pasar perdana yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dicairkan sampai jatuh tempo. Karakteristik SBR adalah tidak dapar diperdagangkan, minimal pembelian sebesar Rp5 juta dan maksimal Rp5 milyar, tidak ada potensi capital gain/loss.

(Liswiyanti Damora/Fransiska Lulu)