Tinjauan Program Puskesmas : “ Pengendalian Penyakit Tidak Menular”
last updated 16-12-2017
Tinjauan Program Puskesmas : “ Pengendalian Penyakit Tidak Menular”
REPORTER UKI —

Puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan tingkat pertama. Pelayanan yang diberikan di puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Di Puskesmas ada 21 program pokok yang harus dijalankan, salah satunya adalah program pengendalian penyakit tidak menular. Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah Penyakit Tidak Menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius). Penyakit Tidak Menular (PTM) telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang besar di Indonesia. Prevalensi PTM dan cedera di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013, hipertensi usia ˃18 tahun (25,8%), rematik (24,7%), cedera semua umur (8,2%) dengan cedera akibat transportasi darat (47,7%), asma (4,5%), PPOK umur ≥ 30 tahun(3,8%), diabetes melitus (2,1%), PJK umur ≥ 15 tahun (1,5%), batu ginjal (0,6%), hipertiroid umur ≥ 15 tahun berdasarkan diagnosis (0,4%), gagal jantung (0,3%), gagal ginjal kronik (0,2%), stroke (12,1‰), dan Kanker (1,4‰). Saat ini perubahan gaya hidup masyarakat diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit tidak menular

Dalam pelaksanaan program ini, perlu adanya evaluasi untuk menilai keberhasilan dan manfaat yang dirasakan oleh warga yang ditinjau dari input, proses dan output. Evaluasi program PTM telah dilakukan pada bulan November 2017 dibawah bimbingan dr. Louisa A. Langi, MSi, MA selaku staf pengajar di Fakultas Kedokteran UKI bagian Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Hal yang perlu dievaluasi pada progam pengendalian PTM dari segi input adalah bagian MAN yaitu tenaga yang melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. Di Puskesmas ini tenaga dokter yang ada hanya satu untuk Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dimana seharusnya menurut Gate Keeper Concept Faskes BPJS Kesehatan jumlah ideal pasien terdaftar adalah 3.000 jiwa yang ditangani oleh seorang dokter, maka perlu diadakan penambahan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan kemudian dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jika dilihat dari segi MONEY, sumber pembiayaan dari BLUD Puskesmas Kecamatan, sumber pembiayaan ini dikelola dengan dengan tidak detail. Seharusnya tata kelola BLUD perlu adanya transparansi (keterbukaan yang bagi yang membutuhkan. Akuntabilitas (kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan). Responsibilitas (kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan). Independensi (kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.).

Dalam prosesnya program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melakukan berbagai kegiatan seperti : skrining kardiovaskuler, skrining IVA, skrining SADARI, kegiatan posbindu, prolanis DM dan Hipertensi di posyandu lansia dinilai sudah sesuai dengan program serta ditunjang dengan berbagai materials. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan perbulan ke kepala puskesmas kelurahan kemudian diteruskan ke kepala pemegang program yang bersangkutan di pukesmas kecamatan dinilai sesuai dengan program (sudah baik)

Dalam pelaksanaannya dilihat dari output bahwa ada beberapa RW tidak memiliki posyandu lansia dan posbindu sehingga proses pengendalian PTM ini terganggu. Tidak bisa menjangkau masyarakat di RW tersebut untuk melaksanakan program PTM. Di RW lain yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kunjungan masyarakat ke posyandu lansia dan posbindu untuk melakukan pengecekan kesehatan. Di sini kami mendapatkan data bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat akan kegiatan dan kegunaan dari posyandu. Maka seharusnya dilakukan penyuluhan – penyuluhan kepada kader – kader setempat bekerja sama dengan tim promosi kesehatan dan tim KPLDH agar pengunjung yang datang ke posyandu dan posbindu sesuai target dan tepat sasaran demi terciptanya Indonesia Sehat.