Fakultas Hukum UKI : Melayani bukan Dilayani
last updated 2017-10-02 15:09:54
Fakultas Hukum UKI : Melayani bukan Dilayani
WARTA KITA —
Setiap Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu pengetahuan demi kepentingan rakyat. Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga mengamanatkan setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Panggilan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat juga menjadi sebuah concern dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI). Dari pemaparan Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan.S.H., M.H saat ditemui warta maya, KAmis (28/09/2017), diketahui program terkait pelayanan hukum kepada masyarakat umum sejak lama dilakukan. Hal ini seirama dengan motto UKI sendiri yakni, "Melayani bukan Dilayani". Berikut informasi terkait pelayanan FH-UKI :

Pusat Bantuan Hukum UKI
Pastinya kita sering mendengar tentang Pusat Bantuan Hukum. Pusat Bantuan Hukum merupakan sebuah badan yang secara khusus menyediakan waktu mereka bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum ataupun berkomsultasi seputar permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Fakultas Hukum UKI sendiri telah lama menyelenggarakan pelayanan jenis ini melalui Pusat Bantuan Hukum yang mereka miliki. Pusat Bantuan Hukum UKI diselenggarakan secara pro bono, alias tidak dipungut biaya.

Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan
Tak banyak yang tahu bahwa FH-UKI juga memiliki Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Kajian ini bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Pusat Kajian ini memiliki fungsi memberi masukan kepada pemerintah terkait fakta pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan.
"Banyak hal yang perlu diteliti disana. Bukan hanya memojokkan pemerintah. Pekerjaan pemerintah di Lapas atau lembaga pembinaan tersebut, itu betul-betul mereka melakukan pembinaan disana. Nah itu yang tidak pernah diungkit (publikasikan) oleh orang lalin. Yang diungkit oleh orang lain adalah keberadaan Narkoba dan kekerasannya. Nah, jadi kita (Pusat Kajian) memang mencoba seimbang artinya kita coba tampilkan proses pembinaan yang dilakukan karena kita sendiri sudah keliling ke beberapa Lapas seperti di Solo, Yogyakarta, Semarang, terus kemudian ke beberapa daerah di Sumatera Utara. Nah, kita melihat sendiri bahwa proses pembinaan yang ada disana cukup baik," jelas Hulman seputar tugas Pusat Kajian tersebut.

Sentra Kekayaan Intelektual
Pada 20 September 2017, lalu UKI juga membentu Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI). Fakultas Hukum UKI merupakan salah satu inisiator pembentukan Sentra ini. Beridirinya Sentra KI-UKI dilatarbelakangi pemikiran untuk memajukan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di lingkungan Universitas. Dengan keberadaan Sentra KI-UKI, diharapkan dapat turut merangsang minat mahasiswa dan dosen UKI untuk mengkreasi karya di bidang ciptaan maupun paten. Di sisi lain, Sentra KI-UKI yang dikepalai oleh Hulman Panjaitan ini juga didirikan untuk membantu pemegang atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang haknya dilanggar. Sama halnya dengan Pusat Bantuan Hukum UKI, pelayanan di Sentra KI-UKI dilakukan secara pro bono.

"Jadi di Sentra KI-UKI ini ada bagian khusus dari pelaporan atau penindakan yang kita bekerjasama dengan Direktorat Penyidikan di Kementerian Hukum dan HAM atau bahkan kita bekerjasama dengan Kepolisian," tutup Hulman.

(Sumber : https://www.wartamaya.id/hukum-uki-melayani-bukan-dilayani-201709291601082481.html)